Arsip
Menteri Fadel Kembangkan Produsen Ikan Domestik
Pemerintah menargetkan bisa menjadikan Indonesia sebagai produsen perikanan terbesar di dunia pada 2015. Saat ini, Indonesia masih menduduki posisi ke-6 di bawah Peru, Malaysia dan Thailand. Sementara posisi pertama masih dipegang China. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, untuk mencapai hal itu dia sedang melakukan perombakan besar-besar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain membuat terobosan program, dia juga mengubah pola anggaran di KKP.
“Saya ubah semua anggaran. Yang tadinya dirjen-dirjen yang menyentuh langsung nelayan anggaran kecil, saya tingkatkan berkali-kali lipat dan dijadikan ujung tombak. Sementara anggaran Sekjen dan Irjen saya jadikan hanya penunjang dan anggarannya dipangkas sebesar 11 persen saja. Padahal, sebelumnya sangat tinggi,” kata Fadel dalam acara IKA-ITS Summit 2010 di Jakarta, kemarin.
Untuk tahun 2011, sambungnya, pihaknya juga akan mengajukan anggaran sebesar Rp 5 triliun. Dana ini sebagian akan digunakan untuk membeli kapal-kapal besar untuk nelayan dan budi daya ikan. “Tahun ini kita dapat anggaran Rp 3,2 triliun. Di pagu anggaran sementara untuk tahun 2011, dana KKP sekitar Rp 4,7 triliun. Tapi saya akan bicara lagi untuk ditambah. Sebab ini untuk kesejahteraan nelayan dan rakyat kecil,” tuturnya.
Fadel melanjutkan, saat ini pi-haknya juga sedang berusaha mengembangkan kawasan nelayan dengan konsep minapolitan. Konsep ini merupakan konsep pembangunan ekonomi yang berbasis perikanan dengan sistem manajemen kawasan berdasarkan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, akselerasi tinggi.
Dalam pelaksanaannya, jelas Fadel, maka di setiap kawasan nelayan akan dibangung pabrik-pabrik produksi ikan, pabrik cs dan alat pendingin ikan. Dengan itu hasil ikan yang didapat oleh nelayan bisa punya nilai tambah dan tidak busuk kalau tidak laku.
“Kita targetkan dalam duatahun ini bisa membangun 48 minapolitan. Untuk tahun ini kita bangun 28 dulu. Salah satunya adalah kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi,” ucapnya. Untuk pembangunan itu, tahun ini KPP sudah menyediakan dana sebesar Rp 800 miliar. Dana ini, kata Fadel, memang jauh dari cukup. “Tapi yang penting di tiap kawasan nelayan ada tempat pengolahan, dan pabrik es dulu. Dengan begitu, harga ikan mereka tidak jatuh,” imbuhnya.
Untuk budi daya, tahun ini KPP juga telah menyediakan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun. Alokasi ini naik tajam, sebab tahun lalu anggaran budi daya hanya sekitar Rp 600 miliar. Mcnurut Fadel, hal itu dilakukan karena budi daya ikan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. “Ikan-ikan seperti lele, patin, mas itu gampang sekali untuk dibudidayakan. Dalam tiga bulan saja sudah bisa dipanen. Makanya kita akan mcng-cnjot budidaya ini. Saya targetkan tahun depan produksi dari hasil budidaya bisa meningkat sampai 500 perscn.”ujamya.
Dengan langkah ini. Fadel yakin secara bertahap posisi Indonesia sebagai produsen perikanan bisa naik secara perlahan. Tahun ini produksi ikan hanya sebesar 9,6 juta ton. “Tahun 2011 akan kita tingkatkan menjadi 10 koma sekian dan terus akan kita bikin lompatan sehingga pada 2015 produksi kita bisa mencapai 22 juta ton dan jadi yang terbesar di dunia,” tandasnya. usu
Sumber : Rakyat Merdeka 24 Juni 2010
KKP Anggarkan Rp 5 Miliar untuk Wirausaha Pemula
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar untuk paket wirausaha pemula khusus ikan air tawar, lele, pada 2011. Peningkatan produksi lele itu sejalan dengan tingkat konsumsi masyarakat
“Kita akan anggarkan Rp 5 miliar dan ini hanya dari Ditjen Perikanan Budi Daya saja,” kata Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Made L Nurdjana di Jakarta, kemarin. Menurut Made, dukungan untuk peningkatan produksi lele tersebut juga didukung anggaran dari Ditjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) karena berkaitan erat dengan urusan investasi teknik pengolahan lele di sentra-sentra Minapolitan Lele. “Harapan kita Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mendukung pengembangan MinapoHtan Lele dengan membuat irigasi mikro yang dapat memompa air sungai dan menyalurkan ke tambak rakyat,” ujarnya.
Lebih jauh dia mengatakan, KKP telah menetapkan lima lokasi pengembangan Minapolitan Lele yang akan dipacu berproduksi hingga 30 ton per hari. Sentra-sentra besar tersebut akan berada di Bogor, Boyolali, Pacitan, Gunung Kidul, dan Blitar. “Ini sentra-sentra besarnya. Yang paling besar ada di Gunung Kidul yang sekarang berproduksi lima ton per hari dipacu agar bisa berproduksi 30 ton perhari,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, ada empat faktor yang akan dilakukan KKP dari sisi ekonomi untuk menggalakkan produksi hingga konsumsi lele. Pertama, menggiatkan budi daya lele skala kecil hingga menengah yang disebar di beberapa sentra utama. Kedua, mengupayakan agar memasyarakatkan lele sehingga konsumsi meningkat. Ketiga, mengembangkan industri atau pengolahan lele. Terakhir, menjadikan lele sebagai sumber pangan yang merambah berbagai kalangan.
“Selama ini lele lebih banyak dinikmati masyarakat kelas bawah. Kita akan membuat lele juga menyentuh kalangan elite negeri ini,” ujar Fadel. Namun, dia mengingatkan, hambatan yang perlu dipecahkan adalah mengembangkan pakan lele murah sehingga biaya produksi menurun. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi lele pada 2014 meningkat sebesar 450 persen, yakni dari 200.000 ton per.tahun menjadi 900.000 ton per tahun. (B.yu)
Sumber : Suara Karya 24 Juni 2010
Satelit untuk Petakan Potensi Rumput Laut
Sumber hayati di pesisir Indonesia yang sangat luas, bahkan terluas di dunia, hingga kini hanya sebagian kecil yang telah teridentifikasi potensinya. Rumput laut salah satunya. Meskipun jumlahnya di Indonesia diketahui mencapai 682 spesies, hingga kini baru 20 spesies yang diteliti potensinya. Adapun yang dimanfaatkan secara komersial baru tiga spesies, yaitu Eucheuma cottonii, Glacillaria ve-rucosa, dan Sargasum.
Hal ini disampaikan Rachmaniar Rachmat, Ketua Ikatan Fi-kologi Indonesia (IFO. yang juga peneliti di Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPD di sela acara Seminar dua hari bertema “Peranan Algae sebagai Sumber Pangan dan Energi Alternatif yang berakhir Rabu (23/6). Seminar ini diselenggarakan LIPI bekerja sama dengan IFI, Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) dan Indonesia Seaweed Society (ISS).
Satelit Jepang
Untuk mempercepat identifikasi potensi rumput laut, terutama jenis Sargasum, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan survei dan pemetaan menggunakan data penginderaan jauh satelit milik Jepang, yaitu Advanced Land Observing Satellite (ALOS) dan satelit Formosa kepunyaan Taiwan.
Hal ini disampaikan Jana T Anggadiredja, pakar rumput laut dari BPPT, yang juga Ketua ISS. “Satelit tersebut bekerja pada spektrum yang luas dan dapat menghasilkan resolusi sangat tinggi,” ujar mantan Deputi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT.
ALOS, antara lain, didesain untuk survei dan pemetaan sumber daya alam, termasuk di pesisir. Untuk itu, di satelit ini diterapkan sensor yang mutakhir, yaitu Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping (PRISM), Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2 (AVNIR-2), dan Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar (PAL-SAR).
AB Susanto, pendiri Yayasan Rumput Laut Indonesia, yang juga Koordinator Kerja Sama di Biro Perencanaan dan Kerja Sama Internasional Kementerian Pendidikan Nasional, mengatakan, peningkatan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam budidaya dan industri rumput laut dilakukan dengan mendirikan sekolah menengah kejuruan bidang rumput laut (YUN)
Sumber : Kompas 24 Juni 2010
Perketat Pengawasan Ekspor dan Impor
Pemerintah berniat memperketat pengawasan ekspor-impor produk perikanan menyusul kian meningkatnya arus perdagangan dalam dan luar negeri. Demi pengetatan pengawasan tersebut pemerintah segera menerbitkan aturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan pembentukan Badan Karantina Ikan.
“Enam bulan terakhir arus perdagangan hasil perikanan terus meningkat. Ekspor lebih besar dibanding impor, tetapi pemerintah dalam hal ini KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tetap mengawas demi pengendalian mutu dan kesehatan,” kata Direktur Pemasaran Luar Negeri KKP Saut Parulian Hutagalung di Jakarta, Senin (21/6).
Sementara itu, Dirut PT Fishindo Lintas Samudera Nanang Soengkono menegaskan pengetatan pengawasan merupakan langkah positif, namun tidak boleh menghambat proses ekspor-impor. Pengawasan, kata Nanang, terutama terkait kualitas produk impor yang masuk ke dalam negeri karena selama ini kurang diper-hatikan.”Rencana pemerintah memperketat pengawasan sangat bagus agar perlakuan terhadap eksportir dan importir sama. Selama ini pengetatan lebih diutamakan bagi eksportir,” kata Nanang, yang mengaku sering mengekspor tuna ke kawasan Timur Tengah dan AS tersebut
Menurut Saut Parulian, kian meningkatnya impor produk perikanan untuk konsumsi maka pengendalian mutu menjadi keharusan. Regulasi impor ini mengatur dari sisi perlindungan kesehatan dan kelayakan konsumsi (sanitary and phytosanitary). Pada dasarnya aturan ini diperlakukan sama antara produk yang masuk dan keluar.”Prinsipnya resiprokal, kalau produk kita keluar harus memenuhi standar negera tujuan, demikian juga produk mereka yang masuk ke sini. Semua urusan pengawasan ada di bawah Badan Karantina Ikan,” kata Saut Parulian.
Saut menjelaskan, Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu sudah keluar dan akan dioperasikan dalam waktu dekat Fungsi dan pengendalian mutu serta keamanan pangan selama ini sudah berjalan di KKP, walaupun ditangani dua unit kerja terpisah yakni Direktorat Standarisasi dan Akreditasi di Ditjen Pengolahan dan Pemasaran serta Pusat Karantina Ikan di Setjen KKP “Peraturan Menteri KP tentang pengendalian mutu nanti merupakan regulasi pertama selama 30 tahun. Selama ini itu, kita memang tak punya aturan tentang mutu, terutama produk impor,” jelas Saut
Impor Lebih Kecil
Saut mengakui, volume impor produk perikanan selama ini lebih kecil dibanding ekspor. Impor tepung ikan untuk pakan perikanan budidaya misalnya, hanya berkisar 5% hingga 7% dibanding ekspor yang mencapai 60% hingga 70%.
Data KKP pada periode Januari hingga Maret 2010 menunjukkanekspor naik 8% dibandingkan Januari – Maret 2009 yakni dari US$ 577 juta menjadi US$ 622 juta. Sedangkan data impor 2008 menunjukkan, volume tercatat 280 ribu ton dengan nilai sebesar US$ 268 juta. Tahun 2009 volume impot tercatat 332 ribu ton se-nilai US$ 300 juta, dan pada periode Januari – Maret 2009 volume impor sebesar 67 ribu ton dengan nilai US$ 58 juta. Pada Januari-Maret 2010 tercatat volume impor sebanyak 77 ribu ton dengan nilai US$ 77 juta.
Sedangkan volume ekspor 2008 tercatat 911 ribu ton senilai US$ 2,6 miliar, tahun 2009 volume impor 881 ribu ton senilai US$ 2,4 miliar, dan pada Januari -Maret 2009 volume impor 203 ribu ton dengan nilai US$ 577 juta, dan Januari Maret 2010 tercatat volume impor 235 ribu ton senilai nilai US$ 622 juta.Saut menjelaskan, meningkatnya permintaan produk perikanan ke Eropa menyusul diterbitkannya aturan Komisi Eropa No 219 Tahun 2010 yang mencabut Waji Uji Logam Berat atas produk tuna dari Indonesia.
Sedangkan meningkatnya impor, kata Saut dipicu berlakunya perjanjian perdagangan bebas antara Asean-Tingkok, serta antarnegara anggota Asean. Impor hasil perikanan Januari hingga Maret 2010 naik 32% dibandingkan Januari-Maret 2009 yakni dari US$ 58 juta menjadi US$ 77 juta, atau naik 13% dari total ekspor.Sejumlah produk perikanan seperti udang, kakap merah, tuna, cattle tish (octopus, cumi-cumi masih menjadi primadona.”Khusus udang produksi kita masih terbatas meski permintaan Eropa tinggi. Produksi patin kita tinggi, tapi harga kalah bersaing dengan Vietnam,” kata Saut.
Syarat API
Saut Parulian menjelaskan, pengetatan pengawasan juga mengatur persyaratan bagi importir. Persyaratan itu meliputi, Angka Pengenal Impor (API) yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemen-dag). Jika impor untuk keperluan ba-han baku industri, maka importir ha-rus memiliki API-P (produsen). Importir merupakan unit pengolahan ikan (UPI) yang menerapkan sistem jaminan mutu (HACCP).
Jika impor untuk keperluan distribusi harus memiliki API-U (umum). Selain itu, produk impor harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan SNI, disertai sertifikat kesehatan, surat keterangan asal (certificate of origin) dari negara penghasil, memenuhi aturan pelabelan (proper labeling) dan maksimal penggelasan (glazing/soaking) produk 20%, dan harus masuk melalui pelabuhan yang ditentukan pemerintah.
“Penguatan pengawasan ekspor impor perikanan agar misi Indonesia mengembangkan industri pengolahan bisa terwujud,” kata Saut Nanang menambahkan, kondisi yang membaik memacu pelaku industri meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pasar ekspor.”Permintaan produk perikanan di luar negeri nyaris tanpa batas, seperti Iran dan Tingkok,” kata Dirut PT Fishindo Lintas Samudera itu. Qjr)
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
FAO To Assist Development Of Fisheries Sector
Mr Evans said this to the Minister after a discussion held between them at the Fisheries and Aquatic Resources Ministry in Colombo. Dr Senaratna said Agriculture and fisheries will be key sectors to be developed to reach the level of being a self-sufficient country.
He said a fish production of 339,730 metric tonnes was made in 2009, and the government will increase it by 10 per cent in the next five years.
“We have implemented many programmes to develop fisheries in the North and East after the end of terrorism,” he said.
The Government will provide fishing gears, houses for fisher families and modern technology, the Minister said.
Pemerintah Kembangkan 5 Kawasan Ekonomi Khusus
Pemerintah menargetkan pengembangan lima kawasan ekonomi khusus (KEK) pada 2014. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kelima KEK ini di luar kawasan yang sudah dikembangkan, seperti Batam, Bintan, dan Karimun.
“Pemerintah tengah mengevaluasi kelima KEK ini termasuk menetapkan strategi pengembangan, desain utama, dan kerangka kerja pengembangannya,” kata Hatta usai rapat koordinasi (rakor) yang membahas KEK di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Selasa (22/6).
Hatta menjelaskan, pengembangan ekonomi wilayah dibagi ke dalam koridor-koridor ekonomi. Di dalam koridor ekonomi ini, kata dia, terdapat KEK yang terbagi menjadi cluster-cluster. “Jadi, kalau kami mengatakan KEK Papua, ada cluster-cluster seperti Papua Barat, Merauke, dan Biak. Ini akan kami dorong menjadi daerah yang tumbuh pesat” papar dia
Hatta menyebutkan, 48 kabupaten/kota sudah mengajukan kawasan di wilayahnya menjadi KEK, namun semuanya tidak memenuhi persyaratan. Dia menambahkan, basis pengembangan KEK meliputi beberapa sektor, seperti kelautan, sawit, pertanian, mineral,batubara, dan petrokimia. “Indonesia timur seperti Papua bisa kami tetapkan untuk pengembangan energi dan pangan, Jawa bisa untuk manufaktur, dan Sumatera bisa untuk oil chemical dan mineral,” jelas dia.
Tawaran Menperin
Di tempat terpisah, Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengungkapkan, pihaknya telah menawarkan beberapa kawasan untuk menjadi KEK. “Saya sudah menawarkan wilayah sesuai kluster yang telah diluncurkan Kementerian Perindustrian, seperti Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Merauke, dan Jawa Barat di kawasan Pantai Utara,” kata dia.
Saat ini, kata Hidayat, pemerintah membentuk tim kecil khusus untuk penetapan KEK. “Tim ini akan membahas komitmen pemerintah daerah, kebijakan fiskal dan nonfiskal, serta infrastruktur dasar di wilayah KEK,” jelas dia. Selain itu, pemerintah berkomitmen menyelesaikan polemik pembebasan lahan antara Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan pemerintah daerah untuk memuluskan pembentukan KEK.
“Sebelum mengumumkan penetapan KEK, pertikaian kebijakan antara pemda dan Kemenhut terkait pembebasan lahan harus diselesaikan,” tegas Hidayat. Di sisi lain. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Irawan Wirjawan mengatakan, pembangunan infrastruktur harus segera direalisasikan untuk menyukseskan KEK.
“Untuk menarik investasi dibutuhkan infrastruktur, selain itu KEK harus menyasar kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan pembangunan,” imbuh dia. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 200 miliar pada 2011 untuk membangun 28 KEK perikanan atau minapolitan. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menilai, pemerintah harus memikirkan jenis komoditas yang bakal diunggulkan dalam KEK agar kegagalan membangun Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) tidak terulang.
Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Fadel, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membangun 48 titik minapolitan di 14 provinsi pada tahun ini. Minapolitan merupakan pembangunan industri perikanan yang berkelanjutan untuk industri rakyat. “Arti kata dasar minapolitan itu adalah mina untuk ikan dan politan untuk .kota. Pemikirannya sederhana, minapolitan atau kota, yang ekonominya berbasis ikan,” kata Fadel.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin bidang UM KM dan Koperasi Sandiaga S Uno mengatakan, pembentukan KEK berbasis kawasan kluster adalah langkah tepat Hal ini akan mempermudah koordinasi, penetapan regulasi, pengadaan pasokan, tenaga kerja, dan infrastruktur, serta pemasaran. “Di sektor UKM, sistem kluster dengan one village one product (OVOP) terbukti bagus. Saya kira yang terpenting KEK harus otonomi dan mandiri dalam satu kendali gerak sehingga bisa meningkatkan daya saing,” tutur dia. (ef)
Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Fish Central sets up shop
JACKSONVILLE — Formerly an Arlington-based pet fish supplier, Fish Central Importers LLC. has moved its operation into the old Galaxy Boatworks building in south Jacksonville. Fish Central Co-owner Lacey Perry said the business was brought to Jacksonville to bring it closer to home and to the East Texas area.
“Jacksonville is a good town to do this in,” Perry said.
She added the facility’s location in Jacksonville will allow area schools to frequent the spot on field trips. In addition, a great deal of fuel will be purchased in Jacksonville because delivery trucks will constantly set out from and arrive at the location.
“We’ve worked very closely with the Jacksonville Economic Development Corporation in regards to bringing this here,” Perry also said. “Everyone has been open to us and welcoming.”
Jacksonville Economic Development Corporation President Darrel Prcin said aside from the 20-40 people Fish Central will likely hire over the upcoming months, other benefits will be given to the city at large.
“They’ll be occupying the old Galaxy Boatworks building, which was shut down a few years ago,” Prcin said. “At some point when they’re up and running they’ll also be offering tours.”
Prcin said because it’s taking over an old building visible along U.S. Highway 69, a good sign is important for both Fish Central and Jacksonville.
A private owner of Fish Central who wished to remain anonymous said as an import and export company of fish all around the world, Fish Central will bring in fish and disperse them to local pet stores from Jacksonville to outlying states such as New Mexico and Kansas
He said one reason Jacksonville was chosen was because it provides ease of distribution.
“We can leave here and go anywhere we want,” he said. “It’s probably one of the easiest places to get out of; you’ve got U.S. Highway 175 and Interstate 20.”
This week employees will work to bring the four-building, 56,000 square foot facility fully online.
The private owner said this includes an amount of piping measured not in yards, but in miles. He said he couldn’t begin to guess the total distance of the water pipes purchased from Heath and Heath Hardware in Jacksonville.
As a wholesale distributor of nearly any type of fish known to man, he said Fish Central receives its fish from places like Singapore, Malaysia and Hong Kong. It will also host about 16 tons of live rock for coral farms, rather than collecting coral from the ocean.
The private owner said the facility could be ready for business by June 28, with fish beginning to arrive by Tuesday or Wednesday to call Jacksonville’s water home.
“I’m surprised at how good Jacksonville’s water is,” he added. “We were pleasantly surprised at the welcome we got from Jacksonville and its people.”
Fish Central, which will sell pet fish to businesses such as Walmart and pet stores, was the focus of a recent JEDCO meeting in May. The JEDCO board agreed to give Fish Central $25,000 for relocation and cleanup from its Arlington location and $3,500 for each employee up to 40 employees for positions filled and maintained during the first two years.
Sumber : Jackson Ville Progess
Kabupaten Gorontalo Utara Siapkan SDM Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Melalui Pelatihan Budidaya Rumput Laut Bersama Balai Diklat Perikanan Aertembaga-Bitung
Rumput laut merupakan salah satu komoditi yang termasuk dalam mata dagang internasional dan menjadi produk andalan/unggulan dalam jajaran komoditi perikanan. Dari bahan mentah rumput laut dapat dikembangkan ratusan jenis produk yang dimanfaatkan dalam berbagai bidang antara lain industri makanan, farmasi, kedokteran, kosmetika, kertas dan lain-lain. Budidaya rumput laut memiliki peranan penting dalam usaha meningkatkan produksi perikanan. Upaya meningkatkan produksi rumput laut dapat ditempuh melalui usaha budidaya dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relatif sederhana dan biaya produksi yang murah, sehingga budidaya rumput laut merupakan salah satu sumberdaya yang berbasis keunggulan komporatif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir pantai.
Panjang garis pantai 320 km membuat kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan rumput laut yaitu sekitar 3.840 hektar yang termanfaatkan baru sekitar 256 hektar. Peluang rumput laut Eucheuma cottonii untuk dikembangkan di wilayah perairan Indonesia khususnya di kabupaten Gorontalo Utara begitu besar sehingga rumput laut menjadi salah satu program unggulan untuk pengembangan daerah minapolitan serta mempercepat program daerah “Gerbang Emas” (Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat) yang santer digaungkan oleh pemerintah Gorontalo Utara yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya di kabupaten ini.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Aertembaga Nomor : 27/BPPP-BTG/DL.210/Kpts/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang penyelenggaraan Pelatihan Budidaya Rumput Laut Bagi Masyarakat Pembudidaya di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pembudidaya agar mampu dan terampil mengelola usaha budaidaya rumput laut. kabupaten Gorontalo Utara sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo merupakan wilayah/kawasan yang termasuk dalam wilayah kerja Balai Diklat Perikanan Aertembaga-Bitung.
Pelatihan ini berlangsung selama 7 (tujuh) hari kalender yaitu mulai tanggal 8 s/d 14 Juni 2010 bertempat di Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang bergelut di bidang usaha buddidaya rumput laut Eucheuma cottnii, yang berasal dari 2 kecamatan yaitu : Kecamatan Kwandang (Desa Ponelo) dan Kecamatan Anggrek (Desa Tolongio, Popalo dan Ilangata).
Dalam sambutan pembukaanya Sekretari Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Ir.H.Ismail Patamani) yang didampingi oleh Kepala Balai Diklat Perikanan Aertembaga (Pola S.T Panjaitan, A.Pi,MM) mengatakan bahwa sungguh beruntung Kabupaten Gorontalo Utara menjadi sasaran kegiatan ini, untuk itu para pembudidaya diharapkan dapat menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya dan secara serius mengikuti kegiatan pelatihan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam usaha mereka.
Kurikulum pelatihan disusn berdasarkan kompetensi kerja calon peserta pelatihan, dengan jumlah jan berlatih 54 jam @ 45 menit. Materi yang disampaikan terdiri dari teori 30% dan praktek 70%. Materi yang diberikan antara lain : Penentuan Lokasi usaha budidaya rumput laut dan mengukur beberapa parameter kualitas air (suhu, salinitas, kecerahan, kecepatan arus dan kedalaman perairan); Pembuatan Sarana Budidaya Rumput Laut; Morfologi dan Biologi Rumput Laut; Pemeliharaan Rumput Laut; Pemanenan dan Penanganan Pasca Panen; Analisa Usaha Budidaya Rumput Laut.
Seluruh peserta sanagn antusias dalam mengikuti kegiatan ini baik teori maupun praktek dan selama proses belajar mengajar banyak terjadi pertukaran informasi dan bagi pengalaman baik antara peserta dengan fasilitator maupun antara peserta dengan peserta. Dalam kegiatan ini peserta membuat wadah budidaya dengan ukuran 100 m x 50 m dengan 30 tali ris dan menggunakan 1000 kg bibit ini telah disepakati bersama akan dikelola oleh beberapa orang purna widya dan seluruh pesertabisa memanfaatkannya dengan harga yang disepakati bersama pula.
Dalam sambutannya pada acara penutupan, Kepala Balai Diklat Perikanan Aertembaga mengharapkan kiranya kreativitas para peserta bisa tumbuh setelah selesai mengikuti kegiatan pelatihan ini, agar usaha budidaya rumput laut yang mereka geluti bisa semakin berkembang dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan produksi nasional komoditi rumput laut pada khususnya, serta melalui pelatihan ini diharapkan SDM Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara siap dalam melaksanakan program pengembangan kawasan minapolitan di wilayahnya. Selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara (Dede Soelaeman,A.Pi,M.Si) mengatakan dalam sambutannya sekaligus menutup kegiatan pelatihan ini bahwa diharapkan para pembudidaya rumput laut bisa menjadi penyumbang dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan terbesar pada tahun 2015 dan kiranya ilmu yang didapat bisa juga ditularkan kepada orang lain yang tidak sempat mengikuti kegiatan ini. Disampaikan juga bahwa harga rumput laut di Kabupaten Gorontalo Utara cukup baik dalam pengembangan usaha budidaya rumput laut kedepan.
Sumber :Humas BPPP Aertembaga-Bitung
Eksplorasi Laut Sulut
Kapal riset Amerika Serikat (AS) dari National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) Okeanos Explorer memasuki wilayah perairan Indonesia. Dijadwalkan bersama kapal Republik Indonesia dari BPPT, Baruna Jaya IV, melakukan eksplorasi kolaboratif di laut dalam perairan Sangihe-Talaud, Sulawesi Utara selama sekitar dua bulan, terhitung mulai kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama kemitraan jangka panjang RI – AS untuk bersama memajukan ilmiah kelautan, teknologi, dan pendidikan, yang penting bagi ekonomi dan lingkungan bagi kehidupan di bumi ini.
“Mulai dari ekspedisi berkolaboratif yang untuk kali pertama dilakukan oleh Okeanos Explorer dan yang pada ekspedisi internasionalnya yang pertama ini akan bersama-sama mengeksplorasi wilayah laut dalam yang belum pernah disibak kerahasiaannya, serta yang akan mengirimkan dari kapal, dengan waktu tunda dalam hitungan real lime,” kata Gelwynn, kepala Badan Riset Kementerian Kelautan dan Perikanan kemarin, (nel)
Sumber : Indo Pos
Sinergi untuk Keberlanjutan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD)
Istilah Perairan Umum Daratan pertama kali disepakati dalam Round Table Forum Perairan Umum Indonesia ke-2 tahun 2005 di Palembang yang dihadiri oleh birokrat, pakar dan peneliti pusat dan daerah. Istilah ini digunakan untuk mengganti istilah perairan umum, perairan darat dan perairan tawar yang status kepemilikannya dikuasai negara. Perairan umum daratan (PUD) Indonesia yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya, memiliki luas sekitar 54 juta ha. Luasan ini menempatkan posisi PUD Indonesia paling luas di negara asia setelah China (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2004). Demikian disampaikan Dirjen Perikanan Tangkap Dr. Ir. Dedy H Sutisna, MS saat membuka Forum Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan ke-1 (FODILAPETA PUD I) di Bogor 21 Juni 2010.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Riset Perikanan Tangkap tahun 2005 (belum dilegalformalkan), total potensi produksi perikanan PUD Indonesia mencapai 3,035 juta ton/tahun yang terdiri dari 2,868 juta ton/tahun dari perairan sungai dan rawa banjiran, 158.000 ton/tahun dari danau dan 9.000 ton/tahun dari waduk. Sementara itu berdasarkan data statistik perikanan tangkap, volume produksi perikanan tangkap di PUD tahun 2008 mencapai 494.395 ton dengan nilai sebesar 5,013 triliun rupiah. Volume produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di PUD tersebut, masing-masing memberikan sumbangsih sebesar 9,51% dan 5,60% dari total volume produksi dan nilai produksi perikanan tangkap.
Secara keseluruhan perikanan tangkap di PUD memberikan peranan penting dalam hal : (a) sumber protein dan ketahanan pangan, (b) sumber lapangan kerja, dan (c) sumber pendapatan daerah. Sejauh ini, menurut Dr. Ir. Dedy H Sutisna MS, berdasarkan data statistik perikanan tangkap tahun 2008, perikanan tangkap di PUD telah memberikan sumbangan sebesar 494.395 ton dalam penyediaan ikan untuk konsumsi maupun ekspor, dan sebanyak 496.499 orang (nelayan) terlibat dalam penyerapan tenaga kerja perikanan tangkap. Selanjutnya, Dirjen Perikanan Tangkap, mengemukakan bahwa dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, perikanan tangkap di PUD memberikan kontribusi yang sangat penting. Dicontohkan, Perairan Lebak Lebung di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, telah lebih dari 60 tahun berperan sebagai sumber pendapatan untuk pemerintah daerah melalui mekanisme lelang pemanfaatan perairan yang diselenggarakan secara berkala setiap tahun. Nilai hasil lelang ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1987-1990 nilainya berkisar antara 290,8-316,5 juta rupiah (Nasution et al, 1993) dan pada periode tahun 2000-2004 telah mencapai kisaran 2,5-4,4 milyar rupiah (Dinas Pendapatan Daerah OKI, 2000-2004).
Selain itu dalam perpesktif plasma nutfah dan genetik, PUD Indonesia memiliki keanekaragaman jenis ikan yang tinggi, sehingga tercatat sebagai salah satu perairan dengan “mega biodiversity” di dunia. Komisi Nasional Plasma Nutfah Indonesia melaporkan bahwa PUD Indonesia mengandung kekayaan plasma nutfah ikan yang jenisnya sangat banyak, mencapai 25% dari jumlah jenis ikan yang ada di dunia. Dan menurut FAO terdapat sekitar 2.000 jenis ikan. Tambahan pula, beberapa PUD di Indonesia menjadi obyek wisata alam yang menarik dan mendunia seperti Taman Nasional Danau Sentarum.
Dalam forum yang dihadiri oleh Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup, para Eselon II dan III lingkup KKP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi seluruh Indonesia, Dirjen Perikanan Tangkap mengemukakan pentingnya membangun sinergi lintas sektor dalam pengelolaan sumberdaya ikan di PUD. Hal ini cukup beralasan sebab selama ini PUD dimanfaatkan oleh multi sektor, sehingga dampak dari kegiatan sektor lain bisa memberikan gangguan terhadap habitat dan kelestarian sumberdaya ikan. Akhirnya, forum ini memiliki nilai strategis sebagai jalan pembuka untuk membangun sinergi dimaksud, pungkas Dirjen Perikanan Tangkap.
Sumber : Dirjen Perikanan Tangkap
Benih Ikan 